Refleksi Hari International Women's Day; Comite Daerah Forum Sekolah Bersama Maluku Utara Menyerukan "Berikan Jaminan Sosial kepada Perempuan"

Seklar - Comite Daerah Forum Sekolah Bersama (SEKBER MALUT), kembali merefleksikan hari International Women's Day (IWD) dengan turun ke jalan (11/03/2023).

Sabtu, 12.30 SEKBER menggelar aksi dibeberapa tempat di Kota Ternate yang dianggap masif untuk dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya (Dodoku Ali, Pasar Barito dan Taman Nukila).

(Dok, Istimewa Seklar di Dodoku Ali)

   

Kordinator Lapangan (KORLAP) Misna Rusli dalam bobotan orasinya menyampaikan "Aksi ini bertujuan untuk merespon berbagai macam issu-issu sosial politik dan juga issu perempuan yang belum terselesaikan oleh pemerintah negara.

"Respon IWD ini sebagai implementatif propaganda dikalangan masyarakat; dalam UUPA 1960 pasal 9 ayat 2, menyebutkan bahwa " tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Olehnya itu perempuan harus mempunyai peran penting yang sama dengan laki-laki, baik itu di ranah keluarga, sosial dan publik." Sentilnya.

(Dok, Istimewa Seklar di Pasar Barito

212 Konflik Agraria yang meletus di 33 Provinsi di negara Indonesia membuat kesengsaraan dan kemiskinan berstruktur, mulai dari sektor pertanian, kelautan dll.

"Selain dari konflik Agraria yang berkepanjangan di masa priode Jokowi, ada juga berbagai macam warna kasus yang di alami oleh perempuan Indonesia terkhususnya Maluku Utara; pelecehan, pemerkosaan, dan pembunuhan terhadap perempuan. Kasus seperti ini seakan menjadi hal yang biasa-biasa saja oleh Pemerintah Kota maupun lembaga terkait (tidak pernah terselesaikan). Baru-baru ini ada tiga orang mahasiswa yang melakukan pemerkosaan terhadap perempuan ketika lagih mengkonsumsi alkohol di indikos milik pelaku, artinya keberadaan perempuan saat ini selalu di jadikan objek pemuas napsu belaka oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, seharunya ada semacam rekomendasi terhadap pemerintah kota untuk menyediakan pos keamanan perempuan di berbagai linik." Tambah KORLAP.

Adapun 12 tuntutan yang harus di penuhi:

1. Wujudkan Reforma Agraria Sejati

2. Stop Perampasan Tanah

3. Adili Pelaku Kekerasan Seksual

4. Lawan Rezim Anti Rakyat

5. Sahkan RUU PPRT 

6. Berikan Hak Kebebasan terhadap Perempuan

7. Lawan Kapitalisme Pendidikan

8. Berikan Hak Demokrasi untuk Gerakan Perempuan

9. Stop Diskriminasi terhadap Petani

10. Naikan Harga Komoditi Lokal

11. Cabut IUP di Indonesia

12. Berikan Hak Maternitas Perempuan

Editor: Ali.S

Denzz Taba